Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang Undang No. 17 Tahun 1985

Tentang : Pengesahan United Nations Convention On

The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa

Bangsa Tentang Hukum Laut)

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 17 TAHUN 1985 (17/1985)

Tanggal : 31 DESEMBER 1985 (JAKARTA)

Sumber : LN 1985/76; TLN NO. 3319

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik

oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah

ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus

delapan belas penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada

tanggal 10 Desember 1982;

b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas mengatur rejim-rejim hukum laut,

termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan

dalam satu paket;

c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan

penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara

Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai

amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu

untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea

tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION

ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

TENTANG HUKUM LAUT).

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah

aslinya dalam bahasa inggeris dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS

CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

I. UMUM

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui

Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang

Ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of

the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang

telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk

Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal

10 Desember 1982.

Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut,

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut

mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang

rejim-rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum

Laut tersebut :

a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum

laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut

Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial;

b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah

ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi

maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.

Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria

bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua

ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya

adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu

Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (Natural

prolongation of its land territory to the outer edge of the

continental margin) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung

dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika

pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut

tersebut;

c. Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas

Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan

di Dasar Laut Internasional.

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai

arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara

Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus

diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan

resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara

Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan

satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember

1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar

Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan

Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan keamanan.

Yang dimaksud dengan "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini

adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih

gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu

gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara

gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang

hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan

pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan

suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis

telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.

Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan

yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering

terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa :

a. di dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau-pulau

utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah

perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu

berbanding satu (1 : 1) dan sembilan berbanding satu (9 : 1);

b. panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100

mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah seluruh garis

dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat

melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan

maksimum 125 mil laut;

c. penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak boleh

menyimpang dari konfigurasi umum Negara Kepulauan.

Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/

pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan

posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan

sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian

harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dahulu

merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi "perairan kepulauan" yang

berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan di muka,

syarat-syarat yang penting bagi pengakuan internasional atas asas Negara

Kepulauan adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam "perairan kepulauan" berlaku hak lintas damai (right of

innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara

Kepulauan dapat menangguhkan untuk sementara waktu hak lintas damai

tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di

anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.

Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute

penerbangan di atas alur laut tersebut.

Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut

kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari

suatu bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari

Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute

penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan

pesawat udara asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute

penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil

laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.

Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur

laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal

ini di bidang lain daripada pelayaran dan penerbangan tidak boleh

mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di

atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di

dalamnya.

Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute

penerbangan yang diatur dalam Konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas

penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi

kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai

dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil ataupun

kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan

Nusantara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, disamping harus menghormati

perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada, Negara Kepulauan

berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan

kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung

berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan

kepulauan yang dahulunya merupakan Laut Lepas. Hak-hak tradisional dan

kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi

dengan negara ketiga atau warganegaranya.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula

rejim-rejim hukum sebagai berikut:

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan

a. Laut Teritorial

Konperensi-konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa

tidak dapat memecahkan masalah lebar Laut Teritorial karena

pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman

dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga

200 mil laut.

Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial

maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket

rejim-rejim hukum laut, khususnya :

1). zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200

mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar

Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan

pelayaran;

2). kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang

digunakan untuk pelayaran internasional;

3). hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan

kebebebasan transit;

4). tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut

Teritorial.

Rejim Laut Teritorial memuat ketentuan sebagai berikut :

1). Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut

Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di

bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya.

2). Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi

kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang

menyelenggarakan lintas laut damai di Laut Teritorial

tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan

kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau

kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh

melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu

sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan

melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan

langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut

damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus,

langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan

membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan

navigasi yang normal atau kerena keadaan memaksa

(force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk

tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau

pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

3). Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas

laut damai yang berkenaan dengan keselamatan

pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat

bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan

pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati,

pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan

perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan,

pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian

ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan

pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan

kesehatan.

b. Zona Tambahan

Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada

lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum

Laut 1982 kini menentukan bahwa, dengan ditentukannya lebar

Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan

adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut

Teritorial.

Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan

pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk :

1). mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundangundangannya

di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian

dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut

Teritorial negara pantai;

2). menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah

darat dan Laut Teritorial negara pantai.

2. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat

bahwa perairan dalam Selat yang semula merupakan bagian dari Laut

Lepas berubah menjadi bagian dari Laut Teritorial negara-negara selat

yang mengelilinginya.

Berhubungan dengan itu, tetap terjaminnya fungsi Selat sebagai

jalur pelayaran internasional merupakan syarat bagi diterimanya

penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut. Oleh karena itu,

dengan tidak mengurangi pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi

negara-negara pantai dibidang lain daripada lintas laut dan lintas

udara, kendaraan air asing dan pesawat udara asing mempunyai hak

lintas laut/udara melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran

internasional.

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

Konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai

lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan :

a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut;

b. pencegahan, pengurangan dan pengendalian

pencemaran;

c. pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan

alat penangkapan ikan dalam palka;

d. memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau

orang-orang, bertentangan dengan peraturan perundangundangan

bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:

a. hak berdaulat untuk tujuan eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan

dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non

hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk

eksploirasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti

pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan

pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan

lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian

lingkungan laut;

c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan

penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah

laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona

Ekonomi Eksklusif;

d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada

negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak

beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah

tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil

laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar Laut

Teritorial maksimal 12 mil laut, karena :

a. beberapa negara pantai, yang menganut lebar Laut Teritorial

200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar Laut

Teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona

Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.

b. pada sisi lain :

1). negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang

secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima

penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan

Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200

mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh

kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari

jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

2). mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui

wilayah negara pantai/negara transit.

c. negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona

Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati

kebebasan palayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi

Eksklusif.

4. Landas Kontinen

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang

menetapkan lebar Landas Kontinen berdasarkan pada kriteria

kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982

ini mendasarkannya pada berbagai kriteria :

a. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak

mencapai jarak 200 mil laut tersebut;

b. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian

luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut

yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil

laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan

kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi

kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam

konvensi; atau

c. tidak boleh melebihi l00 mil laut dari garis kedalaman (isobath)

2500 meter.

Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga

tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi ini pada

akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai,

khususnya negara-negara tanpa pantai atau negara-negara yang

geografis tidak beruntung setelah Konvensi juga menentukan bahwa

negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran

atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi

sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut.

Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melaui Otorita

Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara

peserta Konvensi didasarkan pada kriteria pembagian yang adil

dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara-negara

berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih

paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.

Sekalipun Landas Kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim

Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen

diatur dalam Bab tersendiri. Hal ini berkaitan dengan diterimanya

kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar

tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas Kontinen melebihi

lebar Zona Ekonomi Eksklusif.

5. Laut Lepas

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas yang

menetapkan Laut Lepas dimulai dari batas terluar Laut Teritorial,

Konvensi ini menetapkan bahwa Laut Lepas tidak mencakup Zona

Ekonomi Eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan

kepulauan.

Kecuali perbedaan-perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya

tidak terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut

Lepas dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap

negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan

kebebasan di Laut Lepas. Di samping mengatur hak-hak kebebasankebebasan

di Laut Lepas, Konvensi ini juga mengatur masalah

konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Laut Lepas

yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan

dan konservasi sumber kekayaan hayati di Laut Lepas.

6. Rejim Pulau

Rejim Pulau diatur dalam Bab tersendiri dalam Konvensi ini yang

dihubungkan dengan masalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif

dan Landas Kontinen.

Konvensi menentukan bahwa pulau/karang mempunyai Laut

Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dengan

ketentuan bahwa pulau/karang yang tidak dapat mendukung habitat

manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, tidak mempunyai Zona

Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sendiri dan hanya berhak

mempunyai Laut Teritorial saja.

7. Rejim Laut tertutup/setengah tertutup

Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona

Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil diukur dari

garis dasar Laut Teritorial, mengakibatkan bahwa perairan Laut

tertutup/setengah tertutup yang dahulunya merupakan Laut Lepas

menjadi Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di

sekitar atau berbatasan dengan laut tertutup/setengah tertutup

tersebut. Rejim laut tertutup/setengah tertutup diatur dalam satu Bab

tersendiri dalam Konvensi ini.

Konvensi menganjurkan antara lain agar negara-negara yang

berbatasan dengan Laut tertutup/setengah tertutup mengadakan

kerjasama mengenai pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam

hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut.

8. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan

transit

Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas masalah hak

akses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu pasal, Konvensi ini

mengatur masalah rejim akses negara tanpa pantai ke dan dari laut

serta kebebasan transit melalui negara transit secara lebih terperinci

dalam satu Bab tersendiri.

Rejim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk

ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam

Zona Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional.

Sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, pelaksanaan hak

akses negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah

negara transit dan di Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan

perjanjian bilateral subregional dan regional.

9. Kawasan Dasar laut Internasional

Kawasan Dasar Laut Internasional adalah dasar laut/ samudera yang

terletak di luar Landas Kontinen dan berada di bawah Laut Lepas (lihat

juga uraian dalam butir 4 dan butir 5).

Konvensi menetapkan bahwa Kawasan Dasar Laut Internasional

dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah

dibawahnya merupakan warisan bersama umat manusia.

Tidak ada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan

kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari Kawasan Dasar Laut

Internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.

Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau

orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari

kawasan tersebut semua kegiatan di Kawasan Dasar Laut

Internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara

keseluruhan, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan

internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (International

Seabed Authority). Adapun pengelolaannya didasarkan pada suatu

sistem, yaitu sistem paralel, yakni selama Perusahaan (Enterprise)

sebagai wahana otorita belum dapat beroperasi secara penuh, negaranegara

peserta Konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya

dapat melakukan penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional

tersebut berdasarkan suatu hubungan kerja atau asosiasi dengan

Otorita. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

ketiga dengan suatu resolusi yaitu Resolusi I, menetapkan pula

pembentukan Komisi Persiapan (Preparatory Commission) yang

tugasnya adalah untuk mempersiapkan antara lain pembentukan

Otorita Dasar Laut Internasional dan Pengadilan Internasional untuk

Hukum Laut.

10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut

Walaupun perlahan-lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh

kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber-sumber

kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak tanpa batas kelestarian.

Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung sesuatu resiko

bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan

kepunahan.

Pengembangan teknologi di bidang perikanan, yang

memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat

mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan akan tetapi

juga kemunduran besar bagi perusahaan-perusahaan yang tergantung

dari penangkapan jenis jenis ikan tersebut.

Di samping itu tumbuh kesadaran, dalam arti keresahan,

megenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya

menggerakkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan

Koperensi mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm dalam tahun

1972 Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan

membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.

Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan

tangker-tangker raksasa, seperti Torrey Canyon dalam tahun 1967

dan Amoco Caditz dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang

sangat parah pada lingkungan hidup.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di

atas, Konvensi menentukan bahwa setiap negara mempunyai

kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Di

samping itu Konvensi juga menentukan bahwa setiap negara

mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber

kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan

melestarikan lingkungan laut.

11. Penelitian ilmiah kelautan

Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup

pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Laut Teritorial atau

Perairan Kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah

kelautan yang dilaksanakan dalam Laut Teritorial/Perairan Kepulauan

hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi

menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk

penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas

Kontinen.

Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasional

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Konvensi supaya diizinkan oleh negara

pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di Laut Lapas

berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian

ilmiah yang dilakukan di Landas Kontinen tunduk pada rejim penelitian

Landas Kontinen.

Demikian juga bagi penelitian ilmiah di Kawasan Dasar Laut

Internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk

pada rejim Kawasan Dasar Laut Internasional.

12. Pengembangan dan Alih Teknologi

a. Negara-negara, secara langsung atau melalui organisasi

internasional yang berwenang, harus mengadakan kerjasama

sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk secara aktif

memajukan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan

dan teknologi kelautan;

b. Semua negara wajib memajukan pengembangan kemampuan

ilmiah dan teknologi kelautan negara-negara yang memerlukan

bantuan teknik dalam bidang tersebut, khususnya negaranegara

berkembang, termasuk negara-negara tanpa pantai dan

yang secara geografis tidak beruntung, yang memerlukan

bantuan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber-sumber kekayaan laut, perlindungan dan

pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, dengan

tujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi

negara- negara berkembang.

13. Penyelesaian Sengketa

Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus

menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan

Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana

negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu

daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah

Internasional (I.C.J.), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut,

Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk

Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi

Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (ad hoc

Tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan

Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke

empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas,

kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi

mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiranlampiran

Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar

Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa

Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organorgan

Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan

Pengadilan-Internasional untuk Hukum Laut beserta Kamar-kamar di

dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi Persiapan sesuai

dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konperensi PBB

tentang Hukum Laut Ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah

Konvensi mulai berlaku.

14. Ketentuan Penutup

Sebagaimana lazimnya, konvensi memuat ketentuan-ketentuan

penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural seperti

penandatanganan, pengesahan dan konfirmasi formal, aksesi dan

berlakunya Konvensi, amandemen, depositori dan lain-lainnya.

Beberapa ketentuan penutup yang penting yang terdapat pada

Konvensi ini antara lain adalah :

a. Konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tercapai pengesahan

oleh 60 negara;

b. Konvensi ini menggantikan (prevail) Konvensi-konvensi Jenewa

1958 mengenai Hukum Laut bagi para pihaknya;

c. Konvensi ini tidak membenarkan negara-negara mengadakan

pensyaratan (reservation) terhadap ketentuan-ketentuan dalam

Konvensi pada waktu mengesahkan karena seluruh ketentuan

Konvensi ini merupakan satu paket yang ketentuanketentuannya

sangat erat hubungannya satu dengan yang lain,

dan oleh karena itu hanya dapat disahkan sebagai satu

kebulatan yang utuh.

II. Pasal DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

______________________________