KERJASAMA INTERNASIONAL DAN REGIONAL SERTA ISU-ISU TERBARU DI BIDANG KELAUTAN

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN REGIONAL SERTA ISU-ISU TERBARU DI BIDANG KELAUTAN

Kerjasama Internasional

Berbagai isu internasional terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan

berkembang dengan pesat. Hal ini perlu dijadikan perhatian pemerintah dan para pemangku

kepentingan dalam rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di

Indonesia. Isu tersebut antara lain:

1. Clean Development Mechanism, atau lebih dikenal dengan CDM, adalah salah satu

mekanisme pada Kyoto Protokol yang mengatur negara maju yang tergabung dalam

Annex I dalam upayanya menurunkan emisi gas rumah kaca. Mekanisme CDM atau

diistilahkan sebagai Mekanisme Pembangunan Bersih ini merupakan satu-satunya

mekanisme yang terdapat pada Protokol Kyoto yang mengikutsertakan negara

berkembang dalam upaya membantu negara maju dalam menurunkan emisinya. Selain

membantu negara maju, sebaliknya diharapkan melalui mekanisme CDM ini akan

memungkinkan adanya bantuan keuangan, transfer teknologi, dan pembangunan

berkelanjutan dari negara maju ke negara berkembang.

Kesepakatan internasional ini memberikan kesempatan bagi Indonesia. Di sektor energi

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan energi hijau yang mencakup

pemanfaatan energi terbarukan, teknologi yang efisien dan teknologi energi bersih.

Terkait dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut

lebih dari 3,1 juta km2 atau sekitar 63% dari total wilayah, Indonesia memiliki kesempatan

untuk memasukan laut dalam perdangan emisi disamping hutan, pada perundingan

internasional tentang kebijakan iklim global. Luas laut dan sebaran terumbukarang di

Indonesia memiliki potensi dalam menyerap dan menyimpan CO2.

2. Liberalisasi perdagangan memberikan peluang (opportunities), melalui penurunan

hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk domestik ke pasar

internasional, tetapi di sisi lain, liberalisasi perdagangan menjadi ancaman (threat),

karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga

meningkatkan akses produk asing di pasar dalam negeri. Konsekuensinya adalah

ketatnya persaingan produk domestik pada masa datang. Oleh karenanya produk

domestik akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti (1) produk tersedia

secara teratur dan berkesinambungan, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik

dan seragam, dan (3) produk dapat disediakan secara masal. Selain itu, produk

domestik harus dapat pula mengantisipasi dan mensiasati segenap isu perdagangan

internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu

property right, isu ketenagakerjaan, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu lainnya.

3. Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO (1995) menekankan

aspek ekologi pada pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu, saat ini Committee

on Fisheries FAO telah menyepakati tentang International Plan of Action on Illegal,

Unreported and Unregulated (IUU) fishing yang mengatur mengenai (1) praktek ilegal

seperti pencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya

salah (misreported), atau laporan di bawah standar (under reported), dan (3) praktek

perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global.

Kerjasama Regional

Meningkatnya tuntutan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi telah mengubah

tatanan dunia yang semula bipolar menjadi multipolar yang terbagi menjadi beberapa

kawasan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Eropa, Pasifik, Asia Timur dan Asia

Tenggara merupakan kawasan yang paling cepat pertumbuhan ekonominya. Kawasan

Asia Tenggara terletak pada posisi silang jalur perdagangan internasional yang kaya akan

sumber daya, tenaga kerja dan sekaligus pasar potensial karena berada di jalur pelayaran

yang ramai yang melalui Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan yang

sekaligus juga memiliki potensi konflik dimana untuk menyelesaikannya diperlukan

kerjasama regional.

Beberapa bentuk kerjasama regional yang merupakan implementasi dari konvensi

hukum laut internasional antara lain:

a. Laut Tertutup dan Separuh Tertutup yang melingkupi Indonesia :

1). Pengembangan kerjasama Laut Cina Selatan

2). Pengembangan Kerjasama Laut Sulawesi

3). Pengembangan kerjasama Laut Arafura

4). Pengembangan kerjasama Laut Timor

5). Pengembangan kerjasama Selat Malaka

b. Pengembangan Kerjasama Samudera Hindia

1). IOR-ARC (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation)

2). IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)

3). IOMAC (Indian Ocean marine Affair Cooperation)

4). CCSBT (Convention on Conservation Southern Bluefine Tuna)

5). Conference (US PACOM MILOPS)

c. Pengembangan Kerjasama Samudera Pasifik

1). MHLC (Multilateral Highlevel Conference) / Ratifikasi UNIA-United Nations

Implementing Agreement (Hight Seas Fisheries)

2). US-Pacific Command on Military and law Operations

3). ARF (ASEAN Regional Forum)

4). CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific), khususnya tentang

kerjasama bidang maritim

d. Pengembangan Kerjasama Tripartite Indonesia–Malaysia–Singapura, untuk

memajukan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, baik secara

langsung maupun melalui International Maritime Organization (IMO)

Kebijakan di Tingkat Nasional

Berbagai perkembangan kebijakan strategis nasional yang telah ada dalam rangka

ratifikasi konvensi Hukum Laut serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan

1939 TZMKO

1945 UUD 45

1957 Deklarasi Juanda

1958 Konferensi I Tahun 1958

1960 Prp 4 Konferensi II Tahun 1960

1967 UU No.11 Tahun 1967

PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN DI LAUT

1973 UU No. 1 Tahun 1973

LANDAS KONTINEN Sidang 1 Konferensi III

1982 Sidang 12 Konferensi III

UNCLOS 82

1983 UU No. /5 Tahun 1983 ZEEI

1984 UU No. 5 Tahun 1984

PERINDUSTRIAN INDUSTRI KELAUTAN

1985 UU No. 17 Tahun 1985

1990 UU No. 5 Tahun 1990

KONSERVASI KONSERVASI LAUT

No. 9 Tahun 1990

KEPARIWISATAAN WISATA BAHARI

1992 UU No. 21 Tahun 1992

PELAYARAN

UU No. 24 Tahun 1992

TATA RUANG TATA RUANG KELAUTAN

1996 UU No. 6 Tahun 1996

PERAIRAN INDONESIA

1997 UU No. 23 Tahun 1997

LINGKUNGAN HIDUP LINGK.HIDUP KELAUTAN

2002 UU No. 18 Tahun 2002 LITBANG KELAUTAN

SISNASLITBANG PENEGAKAN KEDAULATAN

DAN HUKUM DI LAUT

UU No. 3 Tahun 2002

PERTAHANAN

UU No.2 Tahun 2002 POLRI

Undang-Undang Umum Undang-Undang yang

mengatur Kelautan Konvensi lainnya

Isu-isu Terbaru Di Bidang Kelautan

Posisi geografi Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting perhubungan

dunia, memberikan kedudukan dan peranan strategis bagi Indonesia. Berbagai

perkembangan isu-isu baru di bidang kelautan yang patut dicermati karena berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya kelautan, adalah sebagai berikut :

1. Peranan Aquaculture, Fishculture, Sea Rancanching.

Tahun Undang-Undang Umum Undang-Undang yang

mengatur Kelautan Konvensi lainnya

2003 UU No.20 Tahun 2003

SISDIKNAS SDM KELAUTAN

2004 UU No. 31 Tahun 2004

PERIKANAN

UU No. 3 Tahun 2002

PERTAHANAN

UU No.2 Tahun 2002 POLRI

UU No. 34 TAHUN 2004 TNI GAKUMKAM DI LAUT

UU No. 25 Tahun 2004

SISRENBANG SISRENBANGKELAUTAN

2006 UU No. 16 Tahun 2006 SISTEM PENYULUHAN

PENYULUHAN PERTANIAN, DI BIDANG KELAUTAN

PERIKANAN & KEHUTANAN

2007 UU No. 26 Tahun 2007 PENATAAN RUANG LAUT

tentang PENATAAN RUANG perlu diatur dengan UU, ref.

Pasal 6 ayat (5)

UU NO. 27 Tahun 2007 PENGELOLAAN WILAYAH

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPESISIR

DAN PULAU-PULAU PULAU KECIL

KECIL

UU No. 17 Tahun 2007 RENBANG KELAUTAN

tentang R P J P N adalah bagian dari RPJPN

PERPRES No. 81 Tahun 2005

tentang BAKORKAMLA

2. Bio Prospecting di dasar laut, khususnya Seamounts.

3. Perubahan klimat dan naiknya permukaan laut.

4. Meningkatnya peranan coastal dan ocean economics.

5. Semakin berkembangnya prinsip co-management, baik antara pusat dan daerah, antar

sesama daerah, antar pemerintah dengan stakeholdres, maupun antara nasional dan

regional organizations.

6. Klaims negara-negara atas kontinental margin di luar ZEE.

7. Berkembangnya konsep ICOM (Integrated Coastal and Ocean Management).

8. Berkembangnya konsep LME (Large Marine Ecosystem) sebagai basis bagi

managemen kelautan berdasarkan ekosistem.

9. IMP (Introduced Marine Pests) seperti: Stripe Mussels, North Pacific Star Fish.

10. Perkembangan Marine Biotechnologi.

11. Perkembangan Riset kelautan mengenai sumber kekayaann alam seperti, cobalt crusts

di seamounts, metal sulphides di black smokes dan methan hydrate.

12. MPA (Marine Potected Areas)

13. Marine dan Eco tourism

14. Energi-energi baru seperti: otec, hydrothermal, arus dan ombak dll.

15. Instalasi dan anjungan lepas pantai yang tidak terpakai lagi.

16. Masalah-masalah kabel dan pipa-pipa bawah laut.

17. Masalah peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah di dasar laut.

18. Kegiatan-kegiatan illegal di laut, seperti penyelundupan barang dan manusia, imigrasi

gelap, kejahatan trans-nasional, bajak laut, terorisme di laut, IUU Fishing dll.

19. Marine Environmental modification seperti, coastal mining, dll.

20. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di bidang kelautan yang saling bersaing mencari

resources dan pengamanan transportasi laut.